Rabu, 16 Juli 2014

Polda Lampung Akan Kuatkan Intelijen




Menjelang Pilpres 9 Juli, riak konflik kembali terjadi di Lampung. Baru-baru ini ada aksi massa yang melakukan pembakaran di Lampung Selatan. Atas sejumlah kerawanan itu, Polda Lampung menyatakan akan memaksimalkan pengamanan dengan melakukan penguatan intelijen.

Kabag Bina Ops Polda Lampung Ajun Komisaris Besar Agus Wibowo mengutarakan hal tersebut dalam dialog publik oleh Yayasan Cita Anak Bangsa (Cabe) pada akhir pekan lalu. Dialog bertema 'Menuntaskan Konflik Komunal di Daerah sebagai Upaya Peningkatan Demokrasi di Indonesia' ini berlangsung di Ruang Seminar Kafe Pondok Kelapa, Universitas Lampung.
Agus mengungkapkan konflik-konflik ada yang terjadi akibat kesenjangan. Dalam berbagai aktivitas termasuk proses pemilu, menurut dia, konflik terjadi di akar rumput bukan di lingkaran pusat. "Sebagai contoh pada pileg (pemilihan legislatif) kemarin, konflik terjadi di TPS (tempat pemungutan suara) atau PPK (panitia pemilihan kecamatan). Seperti pencurian suara dan lain-lain," katanya.

Dalam agenda pilpres, Agus menjelaskan, pihak kepolisian akan melakukan pemetaan wilayah dominan pendukung pasangan capres-cawapres untuk mengantisipasi konflik.

"Misalnya di Lampung Selatan, mayoritas pendukung Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya). Ketika akan ada kampanye terbuka di sana, maka jumlah aparat keamanan akan kami maksimalkan baik TNI, kepolisian, maupun bagian intelijen. Selain itu, kepolisian juga melakukan Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat), Sikat Krakatau, dan upaya-upaya penanganan konflik lain," paparnya.

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Lampung Sukiran menilai tingginya keberagaman etnis, suku, budaya, adat-istiadat, dan bahasa di Lampung menjadikan daerah ini sebagai salah satu wilayah yang rentan terjadi konflik. Kerentanan konflik komunal, menurut dia, adalah konflik atas nama agama dan suku.

"Ketika hal ini tidak ada upaya pengendalian, maka bisa terjadi konflik yang tentu akan berdampak negatif pada proses demokrasi. Apalagi, saat ini masyarakat Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi lima tahunan, yaitu Pilpres 9 Juli," jelasnya.

Adapun upaya Kesbangpol dalam mengendalikan konflik komunal di antaranya adalah mendeteksi secara dini konflik bekerjasama dengan kepolisian. "Selain itu, menguatkan pos ronda, pembinaan kepada masyarakat terutama pondok pesantren dan rumah ibadah, pemberdayaan posko penanganan konflik, dan pembentukan tim terpadu pengendalian konflik di daerah," ujar Sukiran.