BANDARLAMPUNG News - Teka-
teki tentang siapa yang akan dipercaya Gubernur Lampung untuk menduduki
jabatan (Pj) Bupati Pesisir Barat terjawab sudah. Gubernur Lampung
Sjachroedin ZP menilai Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lampung
Kherlani, layak untuk mengemban tugas tersebut.
Kepastian itu dijawab Sjachroedin ZP usai acara penanda-tanganan fakta Integritas, di Balai Keratun, kemarin (27/03).
"Ya, jadi yang kira-kira menonjol dan
saya rasa mampu dia (Kherlani, Red)," ujar Sjachroedin ZP, menjawab
pertanyaan wartawan koran ini.
Menurut Sjachroedin, Kherlani memiliki
segudang pengalaman karena pernah menjabat sebagai wakil walikota
Bandarlampung dan sejumlah jabatan strategis lainnya.
Kherlani akan dilantik oleh Menteri
Dalam Negeri (Mendagri) bersama 12 Pj.Bupati (se-Indonesia) dan 1
Pj.Gubernur Daerah Otonomi Baru (DOB) lainnya, di Aula Gedung Kementrian
Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada tanggal 18 April mendatang.
Oedin—sapaan akrab Gubernur
mengatakan, dengan penetapan Pj Bupati tersebut, tugasnya tinggal
menyiapkan calon Sekretaris Daerah (Sekda) dan sejumlah pejabat lainnya.
Namun, untuk mengisi jabatan Sekda,
Oedin akan membahasnya bersama dengan Bupati kabupaten induk. Salah satu
kriterianya, memenuhi unsur kepangkatan minimal golongan IV C dan
memiliki pengalaman serta mampu menjalankan roda pemerintahan.
Padahal, sebelumnya Purnawirawan Polri
berpangkat Komjen ini, enggan mengungkapkan siapa yang akan menjadi Pj
Bupati Pesisir Barat.
Di lain hal, Oedin akan menerapkan
efisiensi anggaran di Pesisir Barat dengan membentuk 10 Dinas yang akan
menjadi prioritas utama, agar bisa mendukung jalannya roda pemerintahan
yang memiliki potensi di bidang pariwisata dan rempah- rempah itu.
"Kita utamakan, dinas kesehatan,
pendidikan, bappeda dan beberapa asisten. Selain itu, beberapa dinas
lain yang perlu untuk menunjang percepatan pembangunan daerah,"
ungkapnya.
Menurutnya, untuk memimpin sebuah DOB
tidaklah mudah, untuk itu Pj.Bupati yang ditunjukan tidak hanya memiliki
pengalaman dari satu bidang saja. Diperlukan pengalaman mengelola
pemerintahan dan mengerti tugas-tugas sebagai kepala daerah.
"kita bicara soal kemampuan. bukan
bicara kesukuan atau unsure kedekatan. Sebab pengelolaan pemerintahan
ini memerlukan sosok pemimpin yang dapat berfikir makro, sehingga roda
pemerintahan yang baru terbentuk dapat berjalan sebagaimana mestinya,"
pungkas Oedin.
(R6/R4/bln)
